Oleh: 

Angga Bayu Saputra, S.ST, M.I.Kom

Widyaiswara Ahli Muda BBPP Binuang 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam melakukan perbaikan layanan menuju wilayah bebas korupsi. Hal ini disampaikan Deputi pencegahan Lembaga Antirasuah KPK di Kantor Pusat Kementan, Kamis, 16 Mei 2024.

"Pak Menteri menargetkan Kementan berada di wilayah hijau (bebas korupsi) dan kami mendukung perubahan tersebut agar menuju lebih baik lagi kedepannya," ujar Pahala Nainggolan, Deputi Pencehahan KPK pada Kamis sore.

Pahala mengatakan sejauh ini berbagai penilaian pada eksternal Kementan masih dalam kondisi baik, meski dari sisi internal memerlukan perbaikan. Namun dia yakin, jika semua rekomendasi perbaikan KPK dijalankan sampai tingkat eselon 2 maka ke depan Kementan akan meraih predikat hijau atau wilayah bebas korupsi.

"Itu semua (rekomendasi) sudah kita bahas dan pak menteri akan merespon dalam waktu satu minggu ke depan sehingga kita akan dapat melihat rekomendasi sampai tingkat eselon 2 jadi bisa sangat detail," katanya.

Pahala berharap, percepatan menuju wilayah hijau terus mendapat dukungan dari semua pihak terutama jajaran kerja di lingkup Kementan agar ke depan lembaga  tersebut betul-betul bersih dari perilaku korupsi. "Itu yang kita harapkan," katanya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya tidak akan pandang bulu dalam memberantas praktek korupsi di lingkup kementan. Dia meminta jajaran kerjanya bekerja dengan baik dan tidak menerima titipan apapun untuk kepentingan pribadi yang berujung pada korupsi.

"Saya tegaskan jangan ada titipan-titipan jabatan maupun proyek di Kementan. Dan ingat, bila ada yang melanggar aku kasih sanksi berat sampai pemecatan," katanya.

Mentan mengaku tindakan tegas terhadap korupsi sudah dia lakukan sejak mengisi pos Mentan pada periode pertama Presiden Joko Widodo. Saat itu, dia mencopot beberapa pejabat utama yang terbukti berbuat curang.

"Dulu pernah kami lakukan dan berhasil mendapat predikat anti-korupsi terbaik. Jadi Insya Allah ke depan kami perbaiki raportnya," jelasnya. 

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi menyerukan agar seluruh jajarannya dapat memahami dan memiliki kesadaran dalam penerimaan dan pelaporan gratifikasi yang berakibat pada terjadinya benturan kepentingan sebagai wujud komitmen anti korupsi. 

“Untuk itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinyatakan memiliki potensi benturan kepentingan, wajib melaporkan kepada atasan langsung," kata Dedi. 

WBK/WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, dan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit dan hasil. 

Salah satu syarat dalam penilaian predikat WBK/WBBM yaitu penilaian Survey Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK). 

Dikutip dari portal pertanian.go.id & bbpmkp.bppsdmp.pertanian.go.id