Perkuat Sinergi dan Kolaborasi Antar Stakeholder, BBPP Binuang Selenggarakan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026

Binuang - Sebagaimana dikatakan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman bahwa khalayak umum sebagai pengguna layanan program pemerintah termasuk program di UPT Kementan perlu diberi kesempatan untuk mendengarkan langsung dan menyampaikan pendapat, aspirasi, atau masukan terkait pelayanan yang diberikan.

Hal ini ditekankan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti. Dirinya mengatakan bahwa melalui Public Hearing/Forum Konsultasi Publik (FKP), diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk bertemunya pengguna jasa dan penyedia jasa layanan, sehingga akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan. 

“Public hearing ini bertujuan untuk mengetahui apa dan bagaimana sebenarnya tingkat pemahaman, respon, dan ekspektasi publik terhadap suatu kebijakan yang berlaku selama ini, serta yang direncanakan di masa mendatang. Hal ini tentunya untuk memperkuat reputasi unit kerja dan meningkatkan kinerja organisasi,” jelas Santi.

Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan dengan stakeholder terkait serta sebagai upaya memperkuat eksistensi di tengah masyarakat, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang selenggarakan FKP Tahun 2026. 

kegiatan dipusatkan di aula bangkinang BBPP Binuang, Rabu 26 Agustus 2026 secara hybrid (Offline dan Online). Adapaun kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi mendukung peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan berkelanjutan. 

Kepala BBPP Binuang, Andi Amal Hayat Makmur saat membuka kegiatan FKP mengungkapkan pihaknya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian dengan tugas utama melatih Aparatur dan Non Aparatur (petani dan penyuluh) di 5 Provinsi. 

"Kami senantiasa berupaya meningkatkan kualitas metode pelatihan kami," paparnya.  

Selain tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelatihan, BBPP Binuang juga ditugaskan sebagai Penanggung Jawab Brigade Pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.   

Program utama Kementerian Pertanian seperti Optimalisasi Lahan (Oplah), Cetak Sawah Rakyat (CSR), Pertanian Modern Advance Agricultural System (PM-AAS) juga terus disupport demi meningkatkan produksi pertanian.    

"Harapan kami, kegiatan ini dapat menjadi masukan yang baik bagi kami," harapnya. 

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan, Saptono melalui kesempatan ini berharap akan banyak masukan bagi BBPP Binuang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Sementara itu, Perwakilan Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan Lilik Suryani berkesempatan mengisi materi pada forum ini mengatakan Ombudsman hadir sebagai lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai yang tertuang pada UU No. 25 Tahun 2009.    

Pemateri Kedua pada kesempatan ini, Riduannor sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan menekankan fungsi Kehumasan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap instansi pemerintahan. 

"Badan Publik diharapkan memiliki PPID, Menyediakan Informasi, Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP), Menyediakan Sarana dan Prasarana Informasi, serta memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Informasi," pungkasnya.